Malang Timur Berkembang Pesat, Jalan dan Tata Ruang Jadi Perhatian DPRD Jatim

SURABAYA, iNewsMalang.id - Perkembangan industri dan perumahan di Malang Timur perlu diimbangi kesiapan infrastruktur. Kapasitas jalan, drainase, hingga kepastian tata ruang menjadi pekerjaan rumah agar pertumbuhan ekonomi tidak memicu persoalan baru.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Siadi menilai Kecamatan Pakis dan kawasan sekitarnya mulai berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Malang.

Bertambahnya aktivitas industri dan permukiman berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, perkembangan itu perlu diikuti perencanaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kawasan.

“Pertumbuhan industri manufaktur dan sektor perumahan yang begitu pesat di Malang Timur, khususnya di kawasan Pakis dan sekitarnya, adalah angin segar bagi peningkatan perekonomian regional Jawa Timur,” kata Siadi di Surabaya, Sabtu (3/10/2026).

Namun, ia mengingatkan peningkatan aktivitas ekonomi juga berpotensi menambah beban jalan dan memunculkan persoalan konektivitas jika tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, pemerintah kabupaten dan provinsi perlu berkoordinasi untuk menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perkembangan kawasan, terutama pada ruas jalan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Infrastruktur Jalan dan Drainase Perlu Disiapkan

Peningkatan aktivitas industri berpotensi menambah arus kendaraan logistik. Di sisi lain, pertumbuhan perumahan juga meningkatkan kebutuhan akses jalan, drainase, dan fasilitas publik.

Siadi menilai kebutuhan tersebut perlu dipetakan berdasarkan perkembangan kawasan. Penanganannya bisa berupa peningkatan kapasitas jalan, penataan persimpangan, perbaikan drainase, hingga penyediaan fasilitas publik.

Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar aktivitas industri dan permukiman tidak saling membebani, terutama ketika kendaraan logistik melintasi kawasan yang juga menjadi jalur mobilitas warga.

Komisi D DPRD Jatim, lanjut Siadi, siap mendorong dukungan pembangunan infrastruktur sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut dia, pertumbuhan kawasan tidak cukup diukur dari masuknya investasi. Kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik juga menentukan keberlanjutan perkembangan ekonomi.

Kepastian RDTR Penting untuk Investasi Malang Timur

Selain infrastruktur, Siadi menyoroti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Malang Timur.

Dokumen tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, termasuk bagi kawasan industri, perumahan, jaringan jalan, fasilitas publik, dan kawasan yang perlu dilindungi.

“Dengan adanya kepastian RDTR yang sedang digodok, investor tentu akan merasa lebih aman. Tapi pemerintah juga wajib hadir memastikan bahwa pembangunan jalan penunjang, pelebaran akses, serta fasilitas publik di sana berjalan seimbang dengan laju investasi yang masuk,” ujarnya.

Ia berharap pengembangan Malang Timur dapat berlangsung lebih tertata dan tidak memunculkan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Kepastian tata ruang juga dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan serta memastikan kebutuhan masyarakat yang sudah tinggal di kawasan tersebut tetap terlayani.

Klaim 150 Pabrik di Pakis Perlu Verifikasi

Besarnya perkembangan industri di Kecamatan Pakis turut menjadi perhatian. Dalam bahan pemberitaan disebutkan sekitar 150 pabrik telah berdiri di wilayah tersebut.

Namun, angka itu belum terverifikasi melalui basis data resmi yang ditemukan dalam pengecekan redaksional. Data mengenai jumlah perusahaan manufaktur aktif, klasifikasi usaha, skala industri, dan persebarannya masih diperlukan untuk menggambarkan kondisi secara akurat.

Klaim bahwa perkembangan industri di Pakis telah melampaui Singosari dan Lawang juga membutuhkan indikator pembanding yang sepadan.

Banyaknya kegiatan industri di suatu wilayah tidak serta-merta menunjukkan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Perbandingan tersebut perlu didukung data ekonomi resmi dan indikator yang relevan.

Infrastruktur Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung investasi juga menjadi perhatian anggota DPRD Jatim di wilayah lain.

Anggota DPRD Jatim Achmad Iskandar sebelumnya menilai pengembangan investasi di Madura perlu ditopang infrastruktur dan regulasi yang memadai agar manfaatnya turut dirasakan melalui penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan UMKM lokal.

Sementara itu, Heri Romadhon mendorong pembangunan jaringan air, pipanisasi, dan infrastruktur permanen untuk mengurangi ketergantungan terhadap penanganan darurat kekeringan di Blitar.

Dalam pembahasan P-APBD Jatim 2026, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya mengarahkan tambahan belanja modal pada program yang berdampak terhadap pelayanan publik, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Siadi, perkembangan Malang Timur merupakan peluang ekonomi yang perlu diimbangi perencanaan kawasan secara matang. Pembangunan industri dan perumahan harus berjalan seiring dengan kesiapan jalan, fasilitas publik, pengendalian tata ruang, dan perlindungan lingkungan agar pertumbuhan wilayah dapat berlangsung berkelanjutan.

Editor: Ryan Haryanto