JAKARTA, iNewsMalang.id - Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) menyebutkan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu sangat mudah untuk dipatahkan.
“Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan," ujar Hasto Kristiyanto, Sabtu (17/9/2022).
Sehingga, kata Hasto, biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Partai Demokrat memimpin 2004-2014. "Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di zaman Pemerintahan SBY. Itu yang bisa diteliti," lanjut Hasto.
Hasto mengaku bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lebih jauh lagi. Menurut Hasto, di era SBY yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY.
Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Pasca-SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant," kata Hasto Kristiyanto.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden ke-6 RI SBY turun gunung untuk membeberkan dugaan adanya upaya skenario untuk menghancurkan pihak oposisi di Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan SBY saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022) lalu. SBY awalnya membeberkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil.
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam video yang diunggah akun Tiktok @pdemokrat.sumut berdurasi 1 menit 48 detik.
Dalam video tersebut SBY juga mengatakan akan ada skenario capres-cawapres hanya akan diikuti oleh dua pasangan. "Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka.
Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya," kata SBY. "Jahat bukan? Menginjak injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat.
Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan Pemilu selama Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," tutup SBY dalam cuplikan video yang sudah dikomentari 16.7K tersebut.
Editor : Arif Handono
Artikel Terkait
