MALANG, iNewsMalang.id – Massa yang mengaku bagian dari ekosistem MBG menggelar apel akbar di kawasan Bundaran Balai Kota Malang, Sabtu (20/6/2026).
Mereka berasal dari berbagai kelompok. Mulai pelaku UMKM, petani, peternak, pedagang sayur, relawan hingga mitra pelaksana program. Aksi itu muncul di tengah ramainya tuntutan evaluasi terhadap MBG yang sebelumnya disuarakan sejumlah mahasiswa.
Peserta aksi tampak mengenakan pakaian serba putih. Mereka membawa sejumlah poster dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di lokasi juga berdiri panggung besar yang dipasang di antara Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang.
Koordinator apel akbar Gandung Panjalu mengatakan, kegiatan itu berangkat dari keresahan para pelaku usaha dan sektor pertanian yang selama ini terlibat langsung dalam rantai pasok MBG.
“Ini berawal dari keresahan petani, pelaku UMKM, peternak, dan pedagang sayur yang terdampak dinamika politik belakangan ini, terutama terkait pembahasan program strategis nasional Presiden Prabowo,” ujarnya.
Menurut Gandung, polemik yang berkembang terkait MBG menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan sektor pertanian. Sebab, mereka merasakan langsung dampak ekonomi dari program tersebut.
Karena itu, kegiatan yang dikemas dalam bentuk apel akbar dan senam bersama itu dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan MBG.
“Kegiatan ini bertujuan membangun dukungan masyarakat agar program MBG berjalan lancar dan jumlah penerima manfaat bisa meningkat hingga 82 juta orang sesuai arahan Presiden Prabowo,” katanya.
Salah seorang penggagas kegiatan, Raden Djoni Sudjatmoko, menilai MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi. Program itu juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat bawah.
“Kalau negara ingin maju, tentu butuh energi positif. MBG bukan sekadar program makan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Menurut Djoni, manfaat program dirasakan hingga sektor hulu. Kebutuhan bahan baku harian membuat petani, peternak ayam petelur, pedagang sayur, hingga pelaku UMKM katering memiliki pasar yang lebih pasti.
“Permintaan bahan pangan menjadi lebih stabil karena kebutuhan gizi harus dipenuhi setiap hari. Petani, peternak, dan pedagang sayur pun mendapat kepastian pasar. Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Djoni juga menyoroti sejumlah kendala yang sempat muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan menghentikan program.
Ia menyebut pembenahan terus dilakukan, mulai dari peningkatan standar kebersihan dapur, pengawasan distribusi makanan hingga penguatan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
“Kalau ada kekurangan, tentu harus diperbaiki. Namun, program yang sudah berjalan baik jangan dihentikan. Perbaikan terus dilakukan dan kesalahan di lapangan kini semakin minim,” kata Djoni.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
