PKB : Renegoisasi Seluruh Item Biaya Haji

JAKARTA, iNewsMalang.id – Wacana kenaikan komponen biaya haji yang harus ditanggung jamaah terus mendapatkan penolakan. Pemerintah pun diminta melakukan renegoisasi seluruh item biaya haji baik dari akomodasi, transportasi, hingga konsumsi sehingga bisa menekan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) secara keseluruhan.

“Kami dari PKB sebenarnya punya rumus bagaimana agar skema pembiayaan haji kita tidak semahal yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi ini menjadi kerjaan bersama baik dari Kementerian Agama termasuk dari Duta Besar kita di Arab Saudi seberapa jauh sebenarnya kemampuan lobby kita ke pemerintah Arab Saudi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKB Marwan Dasopang saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Hitung-Hitungan Biaya Haji 2023 : Antara Melayani dan Cari Untung di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023). 

Baca Juga:

PKB: Pemilu 2024 Bisa Ditunda asal Mendapat Dukungan Kuat dari Rakyat

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Azis, Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Selain itu juga hadir perwakilan calon jamaah haji 2023 dari berbagai daerah. 

Marwan mengatakan renegoisasi seluruh item yang menjadi komponen biaya haji layak untuk dilakukan. Menurutnya ada beberapa alasan hal itu bisa dilakukan. Pertama paradigma Pemerintah Arab Saudi saat ini dalam penyelenggaraan haji tidak hanya sekadar  pelayanan ibadah tetapi juga ada unsur bisnis. “Maka sudah sewajarnya jika pengguna jasa melakukan penawaran terhadap biaya yang disampaikan penyedia jasa. Baik dari komponen akomodasi, konsumsi, hingga transportasi jamaah selama di tanah suci,” katanya.