Dana Asing Menurunkan Kualitas Pemilu, IMM Desak Usut Donatur

MALANG, iNewsMalang.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Sekjen DPP IMM) Zaki Nugraha mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi yang bersih, berkualitas dan bermartabat. IMM mendesak pengusutan transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan PPATK kepada sejumlah bendahara partai."Aliran dana asing penting diperhatikan untuk mencari kepastian hukum sekaligus hubungannya dengan keberlangsungan kualitas demokrasi," kata Zaki, Rabu (17/1/2024).

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK dan potensi dampak yang ditimbulkannya. Pertama, dampak negatif dari dana asing yang tidak transparan berpotensi berasal dari dana ilegal atau hasil kejahatan. "Jika dana tersebut berasal dari hasil kejahatan seperti pencucian uang, perdagangan ilegal, maka kekuasaan yang terpilih berpotensi melindungi praktik-praktik kejahatan tersebut," kata Zaki dilansir dari laman Sindonews.

Kedua, ancaman intervensi asing atau melemahnya kemandirian politik lokal. Dana asing yang masuk ke elit politik bisa jadi disertai dengan kepentingan. Potensi kepentingan dana asing yang masuk berujung pada intervensi terhadap kekuasaan politik dalam bentuk mengamankan investasi, aset atau mengendalikan jalannya pemerintahan. Di luar itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah lemahnya kedaulatan politik, terutama yang berdampak pada politik lokal.

Ketiga, dana asing yang masuk tanpa melalui proses kepastian hukum atau akuntabilitas publik berpotensi menciptakan budaya korupsi.  Tertutupnya akses informasi atau minimnya keterbukaan dana kampanye (terutama yang berasal dari dana asing) secara tidak langsung menciptakan proses budaya koruptif karena merupakan proses politik yang tertutup untuk melakukan kontestasi politik di ruang publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan proses pemilu yang bersih dan hasil demokrasi yang baik, berkualitas, dan bermartabat, IMM mendesak aparat hukum baik Kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan Bawaslu untuk menindaklanjuti aliran dana asing yang mencurigakan tersebut.

Hal ini untuk mencari kepastian hukum dan aspek legalitas. Terlebih di tengah proses kampanye yang saat ini sedang berlangsung. Kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan aspek transparansi dan akuntabilitas terkait dana kampanye bagi seluruh peserta pemilu agar tercipta kesetaraan dalam kontestasi politik, khususnya terkait dana kampanye. Kemudian, mendesak seluruh peserta pemilu, pengurus partai politik, dan para caleg untuk transparan terkait sumber dan penggunaan dana kampanye.

Transparansi ini menjadi dasar utama untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemilu ini berjalan bersih, adil, dan berkualitas. "Saya berharap langkah-langkah tersebut dapat segera dilakukan demi demokrasi dan kualitas politik Indonesia. Nilai-nilai etika, terutama terkait prinsip akuntabilitas publik, harus dipraktikkan. Budaya politik yang transparan harus ditegakkan demi tercapainya pemilu yang bersih dan demokrasi yang berkualitas," kata Zaki.

Editor : Arif Handono