Sidak Pasar di Malang, Khofifah Temukan SPHP dan Minyakita Tak Tersuplai

MALANG, iNewsMalang.id – Distribusi beras medium SPHP dan Minyakita di sejumlah pasar tradisional Kota Malang tersendat. Temuan itu didapat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memantau harga dan stok bahan pokok, Jumat (29/5/2026).

Dalam sidak tersebut, pedagang mengaku sudah cukup lama tidak menerima pasokan beras SPHP maupun Minyakita. Kondisi itu langsung menjadi perhatian Pemprov Jatim.

“Setiap hari kami memantau perkembangan sembako. Ternyata di pasar ini beras SPHP dan Minyakita sudah lama tidak tersuplai,” ujar Khofifah.

Menurut dia, distribusi dua komoditas tersebut segera dikoordinasikan dengan Bulog. Sebab, penyaluran beras SPHP dan Minyakita berada di bawah distribusi Bulog.

“Ini akan kami koordinasikan dengan Bulog karena distribusi Minyakita dan beras SPHP berasal dari sana,” katanya.

Khofifah menegaskan stok beras SPHP di Jawa Timur sebenarnya aman. Saat ini cadangan beras medium SPHP di Jatim mencapai sekitar 3,2 juta ton.

“Stok beras SPHP di Jawa Timur sekitar 3,2 juta ton, sehingga distribusinya seharusnya bisa menjangkau masyarakat,” tegasnya.

Menurut Khofifah, keberadaan beras SPHP masih dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah, meski sebagian warga perkotaan mulai beralih ke beras premium.

Selain mengecek distribusi sembako, Khofifah juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang mulai memicu tekanan inflasi daerah.

Harga bawang merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 55 ribu sampai Rp 60 ribu per kilogram.

Lonjakan juga terjadi pada harga cabai rawit. Di beberapa pasar Kota Malang, harga cabai rawit menembus Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu per kilogram. Meski demikian, masih ada pasar yang menjual di kisaran Rp 80 ribu per kilogram.

Khofifah menilai perbedaan harga antarwilayah menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.

“Kerja sama antardaerah penting agar potensi inflasi bisa segera dikendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi perkembangan inflasi rutin dibahas setiap pekan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri yang diikuti seluruh kepala daerah.

Karena itu, gubernur, bupati, dan wali kota diminta aktif turun ke pasar untuk memantau harga sekaligus memastikan stok bahan pokok tetap aman.

Editor : Ryan Haryanto