KOTA MALANG, iNewsMalang.id – Pemerintah Kota Malang mulai menyiapkan skema pengiriman sampah harian ke fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan berdiri di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
Dalam proyek berbasis aglomerasi tersebut, Kota Malang ditarget menyuplai sekitar 500 ton sampah setiap hari sebagai bahan baku pengolahan energi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, mengatakan kerja sama pengelolaan sampah lintas wilayah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
Menurut dia, persoalan sampah harus ditangani secara bersama tanpa terikat batas administrasi daerah.
“PSEL ini program bersama kawasan aglomerasi. Kota Malang tetap punya peran besar dengan mengirim 500 ton sampah per hari,” ujar Raymond, Jumat (15/5/2026).
DLH Kota Malang telah menyiapkan pola distribusi sampah menuju lokasi PSEL. Pengiriman diprioritaskan berasal dari Kecamatan Sukun dan Kedungkandang karena jaraknya paling dekat dengan kawasan Bululawang.
Kedua wilayah tersebut hanya terpaut sekitar tiga kilometer dari lokasi pembangunan PSEL. Kondisi itu dinilai dapat memangkas biaya operasional sekaligus mempercepat mobilitas armada pengangkut sampah.
Nantinya, sebagian aliran sampah yang selama ini dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang akan dialihkan ke fasilitas PSEL untuk diolah menjadi energi listrik.
Meski demikian, proyek tersebut belum bisa beroperasi dalam waktu dekat. Pemerintah memperkirakan fasilitas PSEL baru mulai berjalan pada 2028 atau 2029 mendatang.
Sambil menunggu pembangunan selesai, Pemkot Malang tetap menjalankan program lain untuk mengurangi beban sampah di kota. Salah satunya melalui pengajuan bantuan Local Service Delivery Program (LSDP) yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Berbeda dengan PSEL yang berskala besar, program LSDP dirancang untuk mengolah sekitar 100 hingga 150 ton sampah per hari di kawasan TPA Supit Urang.
Raymond menyebut dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut sudah disepakati. Pemkot Malang bersama DPRD juga menyiapkan kebutuhan anggaran operasional jika fasilitas LSDP terealisasi.
“Pak Wali dan Ketua DPRD sudah sepakat. Jika LSDP dibangun, operasional sekitar Rp15 miliar per tahun harus disiapkan,” kata Raymond.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
