“Kalau Prodi baru ke kementerian, kalau fakultas cukup ke universitas, tapi harus tetap ada nomenklaturnya,” imbuhnya.
Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik menambahkan, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama. Menurut dia, pembaruan itu sekaligus mengubah tata kelola fakultas agar lebih leluasa mengembangkan bidang ilmu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini adalah bentuk perubahan tata kelola agar kita memiliki keleluasaan lebih dalam mengembangkan bidang-bidang di dalamnya. Jika kita hanya terbatas pada sekat-sekat nomenklatur, terutama nomenklatur program studi, maka institusi tidak akan berkembang,” ujarnya.
Dia berharap transformasi tersebut melahirkan lebih banyak inovasi yang tidak berhenti di ruang kuliah, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui riset dan penerapan teknologi.
“Itu adalah poin yang paling penting. Saya sudah memberikan contoh nyata pada riset tadi. Riset tersebut pada dasarnya merupakan sebuah model pembelajaran jika diimplementasikan. Namun, penerapannya harus berjalan beriringan dengan pemodelan literasi digital dan didukung oleh infrastruktur IT yang kuat,” jelasnya.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
