Pengangguran di Malang Tinggi, Pemerintah Diminta Segera Lakukan Intervensi 

MALANG, iNewsMalang.id - Kasus pengangguran masih menjadi problem serius di wilayah Kabupaten Malang. Selain lapangan kerja terbatas, banyaknya unit usaha yang tutup akibat pandemi Covid1-19 juga turut menyumbang angka pengangguran menjadi lebih besar. 

Berdasarkan data, jumlah lulusan SMK di Kabupaten Malang setiap tahun rata-rata sebanyak 14.000 siswa. Namun, dari jumlah itu, hanya 35 persen siswa yang langsung bisa bekerja. Bagi masyarakat kecil, hal itu tentu menjadi masalah. Sebab, mereka tidak punya cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Imbasnya, banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur. 

Keluhan itu pula yang disampaikan warga saat Reses Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Agus Dono Wibawanto di Kepanjen. Mereka berharap, pemerintah daerah memfasilitasi agar lulusan SMA atau SMK bisa bekerja jika tidak bisa melanjutkan kuliah. "Jadi, mohon lapangan kerja diperbanyak," katanya. 

Menanggapi keluhan itu, Agus Dono mengakui setelah masa pandemi Covid-19 banyak pengangguran. Pemerintah pun diharap melakukan intervensi mengatasi masalah di Kepanjen tersebut. 

Dia berjanji akan menjembatani keluhan masyarakat tersebut dengan para pemanku kepentingan, sehingga ada solusi atas masalah terjadi. "Masyarakat berharap pemerintah mengakomodasi keinginan mereka. Setelah Covid-19, banyak masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja," kata anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

Selain lowongan pekerjaan, lanjut Agus Dono, masyarakat ingin jalan akses menuju Jalur Lintas Selatan (JLS) bisa segera direalisasikan. Hal ini juga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah pusat.  

"Juga tentang program jalan tembus ke JLS itu (di Bantur), karena jalan tingkat dua ini anggaran terbatas. Oleh karena itu, harapannya provinsi dan pusat turun tangan intervensi," katanya. Agus Dono menyampaikan, UMKM di wilayah juga membutuhkan uluran tangan mulai dari permodalan hingga pendampingan agar produknya bisa laku di pasaran.

"Mereka juga berharap subsidi pupuk diberikan lagi. Jangan dikurangi. Banyak masyarakat kerepotan mengubah kebiasaan dari pupuk anorganik ke pupuk organik. Itu butuh waktu lama. Butuh intervensi. Jika subsidi pupuk dicabut, setidaknya ada subsidi lain agar mereka tidak terlalu berat," kata wakil rakyat asli Malang ini.

Editor : Arif Handono