Panen Raya di Malang, Rendemen Tebu Jadi Kunci Swasembada Gula

MALANG, iNewsMalang.id – Rendemen tebu yang masih rendah menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam mengejar swasembada gula nasional. Saat ini, rata-rata rendemen tebu di Indonesia baru menyentuh angka 7 persen, jauh di bawah negara-negara produsen gula yang telah mencapai 12 hingga 13 persen.

Persoalan itu menjadi perhatian Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq saat menghadiri panen raya tebu di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, kenaikan rendemen akan langsung berdampak pada pendapatan petani sekaligus memperkuat produksi gula nasional.

“Paling tidak kalau kita meningkat secara bertahap, mungkin di angka 8, kemudian naik ke 10. Itu tentu menjadi sangat optimal kita membangun swasembada gula, swasembada tanpa kesejahteraan petani itu akan susah kita bangun. Tetapi begitu kesejahteraan petani kita bangun, Insya Allah swasembada akan mengiringinya,” ujar Hanif.

Dia menegaskan, peningkatan kesejahteraan petani menjadi syarat utama menjaga keberlanjutan budidaya tebu. Jika usaha tani menguntungkan, generasi muda diyakini akan kembali tertarik mengelola lahan tebu.

Hanif mengatakan, pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2026. Target itu menyusul capaian peningkatan produksi padi dan jagung yang lebih dulu didorong pemerintah.

“Ada swasembada pangan, meliputi padi, jagung, dan salah satunya gula. Gula ini telah dicanangkan tahun 2026 ini semestinya swasembada untuk gula konsumsi masyarakat atau gula kering putih,” katanya.

Saat ini, konsumsi gula rumah tangga mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun. Sementara industri makanan, minuman, dan farmasi membutuhkan sekitar 3,9 juta ton. Total kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton setiap tahun.

Namun, sekitar 3,5 juta ton di antaranya masih dipenuhi melalui impor, terutama gula rafinasi untuk kebutuhan industri. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah memperkirakan dibutuhkan tambahan lahan tebu hingga sekitar 700 ribu hektare.

“Memang tidak mudah kemudian kita melakukan swasembada nasional, karena hitung-hitungan dari teman-teman di bidang pangan, kita memerlukan hampir tambahan 700.000 hektar,” jelasnya.

Selain mengejar produksi, pemerintah juga menilai pengurangan impor gula akan membuka lapangan kerja baru di sektor perkebunan dan industri gula.

“Sejatinya kalau dikonversi menjadi gula tebu ini ada satu tenaga kerja, sehingga kalau kita tadi impor hampir 5 atau 4 juta ton gula rafinasi, maka hampir ada 1 juta lebih tenaga kerja yang harusnya bisa diciptakan,” ungkapnya.

Hanif menambahkan, upaya mencapai swasembada tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah akan memperkuat infrastruktur pertanian, teknologi budidaya, hingga kolaborasi dengan petani dan pabrik gula agar produktivitas terus meningkat.

“Sehingga dengan demikian, tingkat kesejahteraan itu tidak jatuh ke luar, tetapi kembali ke masyarakat kita.,” tuturnya.

Di lapangan, petani masih menghadapi persoalan teknis. Muhammad Muqoddas, petani tebu asal Gondanglegi, mengatakan pasokan air menjadi kendala utama yang memengaruhi kualitas tanaman. Teknologi budidaya juga masih terbatas.

“Airnya harus terbagi dengan tanaman lain seperti jagung dan padi. Kalau untuk teknologi di sini belum ada. Iya, kalau untuk bongkar ratun (kepras akar) ada, itu menggunakan traktor,” katanya.

Dia juga mengakui minat generasi muda menjadi petani tebu terus menurun. Banyak yang memilih bekerja di sektor industri karena dinilai lebih bersih dan menjanjikan.

“Kalau sebetulnya penghasilan dari tebang itu banyak, tapi anak muda itu terkesan malas karena kerjanya kotor, iya. Makanya banyak yang pindah ke pabrik, pokoknya ke pabrik-pabrik begitu,” ujarnya.

Editor : Ryan Haryanto