JAKARTA, iNewsMalang.id – Muhammadiyah menyoroti distribusi pupuk bersubsidi yang tidak terlalu berpihak kepada petani. Hal ini menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas berdampak bagi kesejahteraan petani di Indonesia. “Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah pupuk. Sering-sering pupuk bersubsidi yang mereka butuhkan tidak ada. Padahal tanamannya sudah saatnya dipupuk,” ungkap Anwar Abbas dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Selasa (21/11).
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2023, jumlah petani di Indonesia mencapai 40,69 juta orang, atau melebihi penduduk Malaysia sebanyak 33,4 juta jiwa. M eski jumlah mereka besar, banyak dari petani yang kesejahteraan hidupnya memprihatinkan.
Menurut Anwar Abbas, petani harus membeli kepada pedagang pupuk yang sudah punya hubungan dengan distributor, konsekuensinya harga relatif lebih mahal. Karena mahal, petani pun terpaksa berhubungan dengan tengkulak yang memberi pinjaman bersyarat. “Saat panen, petani yang pinjam pupuk itu harus jual hasil panennya ke tengkulak itu. Dengan harga lebih murah,” jelasnya.Anwar Abbas mengatakan, praktik ini banyak terjadi di daerah terpencil, misalnya petani yang menggarap lahan di pegunungan atau bekas hutan. Karena sulitnya akses distribusi, mereka pun tak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Lebih mengenaskan lagi ketika panen tiba, harga komoditas jatuh secara tiba-tiba. Karena permainan tengkulak bermodal besar. Sehingga petani harus melunasi utangnya setiap musim panen. Saat musim tanam, mereka juga tetap tak memiliki pilihan selain berhutang lagi untuk menggarap lahannya.
“Di sinilah peluang bagi aparat yang tidak bertanggung jawab dan para tengkulak untuk mengeruk keuntungan. Mereka akan tetap menguasai pasar pupuk dan hasil panen dari para petani, terutama jagung,” kata Anwar Abbas.
Editor : Arif Handono
Artikel Terkait
