MALANG, iNewsMalang.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang membuka ruang pengaduan bagi wali murid yang mempertanyakan hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana menegaskan, masyarakat yang merasa ada kejanggalan dalam hasil seleksi dipersilakan mendatangi posko pengaduan. Di tempat tersebut, petugas akan mencocokkan seluruh data yang digunakan dalam proses seleksi.
“Kami yakin data yang digunakan sudah akurat. Tapi, jika ada yang merasa rumahnya lebih dekat tetapi tidak diterima, silakan datang ke posko untuk mencocokkan data bersama,” ujar Suwarjana, Rabu (3/6/2026).
Menurut dia, mekanisme pengaduan tidak dimaksudkan untuk mengubah hasil seleksi, melainkan sebagai sarana verifikasi data secara terbuka apabila ditemukan perbedaan persepsi terkait jarak rumah dan sekolah tujuan.
Suwarjana menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap muncul dalam proses seleksi berasal dari kesalahan penentuan titik koordinat rumah saat pengisian data. Akibatnya, sistem membaca jarak yang berbeda dari kondisi sebenarnya.
“Nanti akan terlihat. Kadang ada yang salah menentukan titik lokasi di peta sehingga memengaruhi hasil akhir seleksi,” jelasnya.
Melalui posko tersebut, wali murid dapat melihat langsung data lokasi yang digunakan sistem sehingga sumber perbedaan hasil seleksi dapat diketahui secara jelas dan transparan.
Selain persoalan jarak domisili, Disdikbud juga menghadapi tantangan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Tahun ini jumlah lulusan SD di Kota Malang mencapai sekitar 13 ribu siswa, sedangkan kapasitas SMP Negeri hanya berkisar 7 ribu kursi.
Dengan kondisi tersebut, sekitar 6 ribu lulusan SD diperkirakan tidak tertampung di SMP Negeri dan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Suwarjana menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi lembaga pendidikan swasta untuk menarik minat masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan publik.
“Separuh lulusan dipastikan masuk sekolah swasta. Tinggal bagaimana sekolah dan yayasan membangun kepercayaan masyarakat,” tutur Suwarjana.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
