Selain persoalan anggaran, mahasiswa menyoroti perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan. Mereka meminta militer kembali berfokus pada tugas pertahanan negara.
Aliansi juga menuntut pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan (YonTP) serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Kembalikan militer ke barak, adili pelanggar HAM berat, bubarkan Batalyon Pembangunan YonTP,” ujar Ardan.
Mahasiswa menilai keterlibatan militer dalam berbagai bidang di luar pertahanan perlu dievaluasi. Mereka menganggap perluasan peran tersebut tidak sejalan dengan fungsi utama militer.
Dalam aksi itu, mahasiswa kembali menyerukan pembentukan komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah. Seruan serupa sebelumnya disampaikan dalam demonstrasi pada 21 Oktober 2026.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
