MALANG, iNewsMalang.id - Petani di Malang Raya harus menanggung beban produksi yang kian berat. Harga pupuk nonsubsidi dalam beberapa bulan terakhir melonjak tajam. Kenaikannya bahkan menembus lebih dari 50 persen untuk sejumlah jenis pupuk.
Kondisi tersebut dinilai mulai menggerus daya beli petani. Terutama petani tebu dan jagung yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar untuk menopang produksi.
Anggota DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko mengatakan, kenaikan harga pupuk menjadi persoalan serius bagi petani. Sebab, kenaikan biaya produksi belum diimbangi dengan peningkatan harga hasil panen.
“Kenaikan yang mencapai lebih dari 50 persen pada sejumlah jenis pupuk membuat daya beli petani melemah,” ungkap Dewanti, Sabtu (8/8/2026).
Menurut dia, petani tebu dan jagung menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Dua komoditas tersebut membutuhkan pupuk cukup banyak. Sementara harga hasil panen belum bergerak sebanding dengan kenaikan biaya produksi.
“Biaya produksi naik, namun saat panen hasilnya saat dijual tidak bisa naik. Ini memprihatinkan sekali,” ujar mantan Wali Kota Batu tersebut.
Dewanti tidak menampik kenaikan harga pupuk nonsubsidi turut dipengaruhi harga bahan baku di pasar internasional. Ketergantungan terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri membuat harga pupuk di dalam negeri ikut sensitif terhadap gejolak global.
Termasuk konflik geopolitik yang berdampak terhadap rantai pasok dan harga komoditas dunia.
Namun, kondisi tersebut, menurut Dewanti, tidak boleh menjadi alasan pemerintah lepas tangan. Negara tetap harus hadir ketika petani menghadapi lonjakan biaya produksi.
“Tapi pemerintah harus beri solusi dan harus hadir di saat petani butuh,” tegasnya.
Dia mendorong pemerintah memperketat pengawasan harga pupuk di tingkat kios resmi. Terutama untuk memastikan harga yang diterima petani tidak melampaui ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Rantai pasok yang terlalu panjang juga perlu dipangkas. Begitu pula birokrasi distribusi yang dinilai bisa membuat harga pupuk semakin mahal sebelum sampai ke tangan petani.
Dewanti juga meminta pengawasan diperkuat untuk mencegah permainan harga. Oknum maupun pihak yang terbukti mempermainkan distribusi pupuk harus ditindak tegas.
Di sisi lain, petani juga perlu didorong lebih mandiri. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan pupuk organik secara mandiri.
Langkah tersebut dinilai bisa menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk nonsubsidi sekaligus menekan ongkos produksi.
Dewanti Rumpoko merupakan mantan Wali Kota Batu periode 2017–2022. Kini, politikus PDIP tersebut duduk sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
