Pemkot Malang Siapkan Payung Hukum Penataan Wisata, Ini yang Bakal Diatur

Taufik Hidayat
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin (Foto: Diolsh iNews Malang)

MALANG, iNewsMalang.id - Penataan kawasan wisata di Kota Malang bakal memiliki payung hukum khusus. Pemerintah Kota atau Pemkot Malang tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditargetkan masuk pembahasan bersama DPRD pada 2027.

Regulasi tersebut tidak hanya mengatur kawasan wisata dari sisi keindahan. Persoalan parkir, penempatan pedagang kaki lima (PKL), hingga pengembangan destinasi juga menjadi perhatian.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan, penyusunan raperda sudah berjalan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan kajian akademik sebagai dasar pembentukan aturan tersebut.

“Ada kajian akademiknya dan insya Allah 2027 kami masukkan untuk dibahas dengan DPRD,” katanya, Minggu (15/11/2026).

Menurut Ali, penataan destinasi wisata membutuhkan aturan yang jelas. Termasuk menentukan lokasi parkir serta kawasan yang diperbolehkan maupun dilarang untuk aktivitas PKL.

Dengan regulasi tersebut, Pemkot Malang memiliki dasar lebih kuat untuk melakukan penataan. Harapannya, aktivitas wisata tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung maupun masyarakat sekitar.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kayutangan Heritage. Destinasi wisata unggulan Kota Malang itu dinilai masih membutuhkan pengembangan, terutama di kawasan perkampungan.

Selama ini, aktivitas wisata Kayutangan lebih banyak terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan utama. Padahal, kawasan perkampungan di sekitarnya juga memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan.

Ali mengakui, kondisi tersebut kerap menjadi keluhan masyarakat. Sebab, wisatawan yang datang umumnya hanya menikmati kawasan koridor dan belum banyak menjelajahi kampung wisata.

“Sudah banyak keluhan kalau ke Kayutangan orang tahunya hanya di koridor, bukan di kampung,” ungkapnya.

Karena itu, Pemkot Malang ingin memperluas konsep pengembangan Kayutangan Heritage. Penataan tidak lagi hanya berfokus pada kawasan luar, tetapi juga menjangkau lingkungan permukiman warga.

“Pengembangan ditingkatkan supaya memunculkan kenyamanan kepada warga dan wisatawan,” ujarnya.

Melalui raperda tersebut, pemerintah juga berupaya membentuk konsep kawasan wisata khusus. Dengan begitu, setiap destinasi memiliki arah pengembangan dan penataan yang lebih jelas.

Ali berharap regulasi itu nantinya tidak sekadar menjadi dasar penertiban kawasan wisata. Lebih jauh, pengembangan destinasi diharapkan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Terutama bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata. Dengan pengembangan yang lebih merata, manfaat kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu.

Editor : Ryan Haryanto

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network