Izinkan Pernikahan Beda Agama, PN Surabaya Dapat Respon MUI Jatim

SURABAYA, iNewsMalang.id - Pernikahan beda agama yang diajukan pasangan Islam dan Kristen di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, permohonannya dikabulkan. Pemohon diketahui berinisial RA dan EDS.

Adapun pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut bertujuan menghindari praktik kumpul kebo. Selain itu, putusan tersebut juga untuk memberikan kejelasan status anak.

Baca Juga

Viral Nikah Beda Agama, Pagi Pemberkatan di Gereja, Jelang Siang Akad Nikah

Menanggapi hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) menggelar sidang dan memunculkan beberapa sikap Komisi Fatwa.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Sholihin mengatakan bahwa, PN Surabaya tidak mengesahkan pernikahan beda agama namun hanya memberikan izin dengan dasar UU Nomor 1 tahun 1974 tidak ada larangan.

"Stigma yang berkembang saat ini jika pernikahan beda agama tidak dilegalkan maka akan mengakibatkan kumpul kebo. Ini adalah masalah prasangka, bisa iya bisa tidak. Tapi sementara orang yang melakukan pernikahan beda agama pasti melanggar ajaran agama. Maka sesuatu yang masih prasangka tidak bisa mengalahkan hal yang sudah pasti,” katanya, Kamis (23/6/2022).

Berikut sikap Komisi Fatwa MUI Jawa Timur terhadap Pernikahan Beda Agama:

1. Mengacu pada Fatwa MUI 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, UU Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam maka Komisi Fatwa MUI Jatim menolak perkawinan beda agama karena hukumnya haram dan tidak sah.

2. Pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antar personal dan muamalah, namun ada unsur ubudiyah atau manifestasi ketaatan seorang hamba kepada tuhannya. Sedangkan Islam melarang pernikahan beda agama. Dengan demikian jika pernikahan beda agama dilegalkan maka secara otomatis mendorong seseorang menyalahi ajaran agamanya dan ini bertentangan dengan UU 1945 pasal 29 ayat 2.

3. Larangan pernikahan beda agama dalam Islam sebenarnya bukan untuk mendiskriminasikan agama lain, namun sebagai bentuk menjaga kemaslahatan dan proteksi atau perlindungan terhadap salah satu tujuan syariat yaitu hifz ad-din artinya legalisasi pernikahan beda agama adalah bentuk mafsadah atau hal negatif yang harus dihindari sebagaimana kaidah fiqh yaitu dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih. iNews Malang
 

Editor : Arif Handono