Kontradiksi Gelar Pahlawan Soeharto dan Marsinah

Di saat yang bersamaan Soeharto sendiri disandingkan dengan Marsinah, seorang buruh yang menghilang dalam aksi perjuangan buruh di masa Orde Baru. 

Menanggapi hal tersebut peneliti Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif, Ruth Indiah Rahayu, melihat bahwa pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional merupakan salah satu metode pemerintah agar bisa pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat disetujui. 

Pemerintah pada masa itu, kata Ruth, dituduh tidak serius dalam mengusut tuntas kasusnya. Bahkan, pemerintah saat itu diduga terlibat dalam upaya rekayasa persidangan yang menghasilkan pembebasan para terdakwa di tingkat kasasi. 

"Sekarang, (Soeharto) disandingkan dengan Marsinah. Ingat, kasus pembunuhannya belum ada keadilan, belum diakui negara. Kok tiba-tiba dikasih gelar kepahlawanan? Keadilannya dulu. Ini kan manipulatif, untuk membius massa, memanipulasi kesadaran massa," kata Ruth.

Dia menambahkan bahwa seolah-olah negara sudah adil. "Ada Soeharto sebagai penguasa dan juga Marsinah yang disebut korban. Ini manipulasi politik dan manipulasi sejarah yang sangat luar biasa," cetusnya. 

Selanjutnya penganugerahan gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI pun memantik polemik berkepanjangan dari berbagai kalangan. Tak sekedar menuai tanggapan para akademisi melainkan juga dengan masyarakat sipil, hal ini pun membuka luka lama bagi keluarga korban (pada kejadian era Orba). Terlihat pada saat Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) kembali dilakukan, sebagai bentuk unjuk rasa di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta pada Kamis, 6 November 2025. 

Tentu pemicu utamanya ialah desas desus kembali pemberian gelar ‘pahlawan’ terhadap terduga pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia yang tak pernah diadili. 

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menilai, Soeharto adalah sosok yang tidak pantas dianugerahi gelar pahlawan nasional karena memiliki rekam jejak panjang pelanggaran HAM dan kasus korupsi. Ia juga menyebut dugaan praktik korupsi yang melekat pada Soeharto selama berkuasa. Tak sekedar unjuk rasa secara langsung, penolakan ini juga dilakukan dengan penandatanganan petisi yang tersebar di berbagai media sosial. Per tanggal 12 november 2025, dua hari sejak pemberian gelar. Sebanyak 22 ribu orang lebih telah terverifikasi melakukan tanda tangan. Melihat polemik tanggapan dari berbagai kalangan, istana belum menjawab secara resmi amarah dan kecewa publik. 

Mengutip dari iNews.id Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi bahwa semua nama Pahlawan Nasional sudah melalui kajian mendalam. Jadi tidak ada keputusan yang diambil secara terburu-buru. "Mereka yang menerima gelar ini telah terbukti memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara,” kata Gus Ipul di Jakarta, Minggu 9 November 2025 lalu.

Secara keseluruhan, polemik ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kepahlawanan tidak bisa hanya bertumpu pada capaian pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moralitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Pemberian gelar kepada Soeharto masih memunculkan perdebatan karena sejarah Orde Baru menyisakan memori ganda keberhasilan pembangunan di satu sisi, dan pelanggaran HAM serta otoritarianisme di sisi lain.

Editor : Suriya Mohamad Said