Wali Murid di Kota Malang Nilai MBG Belum Berdampak, Minta Dievaluasi

MALANG, iNewsMalang.id - Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah memunculkan beragam respons dari wali murid di Kota Malang. Sebagian orang tua mengaku tidak terlalu terdampak. Namun, mereka berharap jeda pelaksanaan program dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang masih muncul di lapangan.

Salah satunya disampaikan Mohammad Sholeh. Warga Kota Malang itu menilai tujuan MBG sebenarnya baik karena diarahkan untuk memperbaiki gizi anak. Namun, menurut dia, manfaat program akan hilang jika pengelolaannya tidak berjalan dengan baik.

Baca Juga

Massa Pendukung MBG Gelar Apel di Bundaran Balai Kota Malang

“MBG bagus untuk meningkatkan gizi anak. Namun jika pelaksanaannya malah dikorupsi, sebaiknya ditutup saja,” katanya.

Anaknya sudah hampir setahun menjadi penerima manfaat MBG. Selama itu pula, Sholeh kerap mendapati makanan yang dibawa pulang masih tersisa. Menurut dia, porsi makanan yang diberikan sering kali terlalu banyak untuk anak usia dini.

“Anak-anak PAUD sering tidak menghabiskan makanannya karena porsinya terlalu besar untuk usia mereka,” katanya.

Baca Juga

Usai Tolak MBG, Profil Ketua DPRD Kota Malang Banyak Dicari

Sisa makanan tersebut terkadang masih dimakan di rumah. Namun, tidak sedikit yang akhirnya terbuang.

Dia juga belum melihat perubahan berarti pada kondisi anaknya sejak menerima MBG. Sebelum program berjalan, kebutuhan makan anak sudah dipenuhi keluarga, termasuk sarapan sebelum berangkat sekolah.

“Sudah hampir setahun ikut MBG, tapi saya belum melihat perubahan yang berarti. Apalagi anak sudah sarapan dari rumah. Kalau lapar biasanya dia rewel,” ujarnya.

Baca Juga

Ketua DPRD Kota Malang Siap Kawal 9 Tuntutan Mahasiswa ke Senayan

Bahkan, kebiasaan makan anaknya kini berubah. Jika sebelumnya rutin sarapan di rumah, kini lebih sering menunggu jadwal makan di sekolah. Padahal, menu yang disajikan tidak jauh berbeda dengan makanan yang biasa disiapkan keluarga.

“Sudah hampir setahun mendapat MBG, tetapi dampaknya belum terlalu terlihat. Sebelum sekolah anak juga sudah sarapan di rumah,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Sholeh mengaku MBG belum banyak mengurangi pengeluaran keluarga. Sebab, kebutuhan makan sehari-hari tetap harus disiapkan seperti biasa.

Baca Juga

Ketua DPRD Kota Malang Tolak MBG di Tengah Aksi Mahasiswa di Balai Kota

“Kalau MBG dihentikan, bagi kami tidak masalah. Pengeluaran rumah tangga juga tidak banyak berubah karena tetap memasak untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Karena itu, dia mengusulkan agar anggaran program diberikan langsung kepada keluarga sehingga orang tua bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak.

Menurut dia, skema tersebut juga dapat memangkas biaya operasional dapur MBG.

Baca Juga

Program MBG Diawasi Ketat, Kejari Kota Malang Siapkan Kanal Pengaduan

“Kalau dana diberikan langsung kepada keluarga, orang tua bisa mengelola kebutuhan gizi anak sesuai kondisi mereka,” ujarnya.

Pendapat serupa soal perlunya evaluasi disampaikan M Rahmawan. Menurut dia, penghentian sementara MBG bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas program.

“Penghentian sementara ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas makanan,” katanya.

Pria yang akrab disapa Wawan itu menilai evaluasi penting dilakukan, terutama setelah muncul kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Dia khawatir persoalan tata kelola akan berdampak pada kualitas makanan yang diterima anak-anak.

“Sebagai orang tua khawatir, jika manajemennya korupsi, akan berdampak pada produk yang dikonsumsi oleh anak-anak,” ujarnya.

Meski demikian, Wawan tidak mempermasalahkan penghentian distribusi makanan selama libur sekolah. Menurut dia, kebutuhan makan anak tetap dapat dipenuhi keluarga.

“Insya Allah tidak sampai kelaparan anak saya. Orang tuanya tetap bekerja untuk mencari makan,” katanya.

Dia berharap hasil evaluasi dapat membuat pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran dan bebas dari persoalan kualitas makanan.

Sementara itu, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang dipastikan berhenti sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Badan Gizi Nasional yang sedang melakukan audit pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.

Koordinator SPPG Kecamatan Klojen Wisam Anugerah mengatakan penghentian operasional mulai berlaku pekan depan mengikuti jadwal libur peserta didik.

“Kalau perintah dari pimpinan, kami berhenti operasional, jadi tidak ada pelayanan baik untuk peserta didik maupun nonpeserta didik sampai ada arahan lebih lanjut,” katanya.

Selama penghentian operasional, aktivitas dapur MBG tidak berjalan. Relawan dan mitra pelaksana juga diliburkan.

“Pegawai yang statusnya relawan dan mitra libur semua. Tidak ada aktivitas pelayanan makanan selama masa penghentian operasional ini,” ujarnya.

Meski begitu, tiga personel tetap bertugas selama masa audit, yakni kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi yang berstatus PPPK.

“Selama libur, yang tetap bekerja hanya Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Mereka membantu audit serta pemeriksaan kelayakan dapur,” kata Wisam.

Selain audit operasional dapur, BGN juga mengevaluasi skema insentif bagi relawan dan mitra SPPG. Saat ini insentif operasional dapur mencapai Rp 6 juta per hari. Namun, keberlanjutan kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Ke depan kami masih menunggu arahan lebih lanjut apakah insentif itu tetap berlaku atau tidak,” ujarnya.

Menurut Wisam, relawan SPPG selama ini menerima insentif Rp 100 ribu per hari, sedangkan kepala dapur sekitar Rp 200 ribu per hari.

Audit selama masa libur sekolah tersebut diharapkan memastikan seluruh SPPG memenuhi standar tata kelola, keamanan pangan, dan kualitas layanan sebelum kembali beroperasi.

Editor : Ryan Haryanto