Muhammadiyah Bergerak: Jihad Lawan Perdagangan Orang

Dan jumlah terlapor korban perdagangan orang di Indonesia semakin tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2019 terdapat 226 kasus, tahun 2020 terdapat 442 kasus, tahun 2021 terdapat 683, tahun 2022 terdapat 401 kasus. Sementara laporan per Januari 2020-April 2023 dilaporkan data pulang dalam keadaan meninggal 1.859 orang. Sementara jumlah pekerja migran tanpa dokumen legal sekitar 4,4 juta orang. (Sumber:

Data tersebut menunjukkan kondisi yang miris bagi kemanusian dan berbahaya bagi nasib mereka yang terperangkap (Human  Trafficking). Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. 

Baca Juga

Ketika Ketum PP Muhammadiyah Menolak Perburuan Anak Cindil Komunis

Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. 

,Human trafficking diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena Human trafficking orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kesempatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Faktor ekonomi dan pendidikan adalah faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dari kondisi tersebut, terus bagaimana Muhammadiyah harus bersikap? Menurut hemat penulis Muhammadiyah harus terlibat aktif turun gunung untuk dakwah kemanusian dengan menggerakkan semua potensi yang dimiliki untuk melawan, jihad terhadap kemungkaran kemanusiaan perdagangan orang. Hal itu sebagai wujud dari praksis teologi Al Maun yang membela dan memperjuangkan kaum marginal tertindas (mustadafin) dari orang atau kelompok penindas. 

Baca Juga

Respons Manuver PAN, Muhammadiyah Disarankan Wait And See

Hemat penulis Muhammadiyah bisa melakukan strategi dakwah melawan kemungkaran kemanusiaan "perdagangan orang" dengan cara: Pertama, membentuk posko dan satgas anti perdagangan orang lewat Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dengan Majelis Hukum HAM. Satgas ini bertugas sebagai alat untuk tempat pengaduan dan advokasi bagi mereka korban perdagangan orang 

Kedua, Muhammadiyah membuat lembaga pendidikan Pekerja Migran semacam BLK. Sebagai pusat pendidikan dan pelatihan untuk membangun kesadaran hukum, skill untuk pekerja migran, dan jejaringan pekerja migran agar mereka siap semuanya baik dari aspek hukum, skill dan sosial.  Ketiga, Muhammadiyah perlu menginisiasi membuat Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) sebagai wadah organisasi sosial politik untuk memperjuangkan nasib pekerja migran agar mereka bisa hidup layak dan setara hak dan kewajibannya.

"Pekerja Migran Bersatu Indonesia Maju" 
"Rakyat Bersat Lawan Mafia Perdagangan Orang"

Baca Juga

Besok Sudah Idul Adha, Muhammadiyah Siapkan 1.488 Titik Salat Ied di Jawa Timur

*Penulis adalah Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Surabaya
Direktur InSID for Research and Humanity

Editor : Arif Handono