DPRD Kota Malang Dorong Revitalisasi Angkot, Skema Feeder dan Subsidi Disiapkan

MALANG, iNewsMalang.id - DPRD Kota Malang mendorong percepatan pembenahan transportasi publik Kota Malang agar lebih nyaman dan aman digunakan masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Mutaqin menegaskan bahwa kualitas layanan menjadi kunci utama dalam menarik minat masyarakat beralih ke angkutan kota. Menurutnya, angkutan publik harus mampu bersaing dengan transportasi daring yang kini semakin dominan.

Baca Juga

Raperda RTH Disiapkan, DPRD Kota Malang Kejar Target Ruang Hijau 30 Persen

“Yang dilihat masyarakat itu pelayanan. Kalau sepadan, efektif, dan efisien, mereka pasti beralih ke transportasi publik,” ujar Anas, Minggu (3/5/2026).

Komisi C DPRD Kota Malang juga telah meminta Pemkot Malang melalui Dinas Perhubungan untuk melakukan transformasi layanan angkutan kota, termasuk integrasi sistem sebagai feeder. Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2026 setelah dukungan anggaran tersedia.

Anas menyebut angkot yang ada saat ini akan dioptimalkan kembali melalui skema layanan terintegrasi. Bahkan, sebagian armada akan difungsikan ganda sebagai angkutan pelajar sekaligus feeder masyarakat umum.

Baca Juga

Kasus Andri Yunus Belum Jelas, PMII Kota Malang Kawal Arah Penanganan Hukum

“Program ini sudah direncanakan berjalan tahun ini. Anggarannya juga sudah ada, sekitar Rp 2 miliar untuk subsidi angkutan sekolah yang sekaligus bisa jadi feeder,” ucapnya.

Ia menjelaskan, satu armada nantinya dapat menjalankan dua fungsi sekaligus. Angkot bisa beroperasi sebagai angkutan pelajar sekaligus feeder.

“Bedanya, pelajar gratis, sedangkan penumpang umum tetap membayar,” tambah Anas.

Baca Juga

Paska Demo, Forkopimda dan Mahasiswa Bagi Sembako dan Kerja Bakti di DPRD Kota Malang

Skema yang disiapkan akan menggunakan sistem Buy The Service (BTS), di mana pemerintah memberikan subsidi layanan tanpa harus memiliki armada secara langsung. Pola ini diharapkan membuat operasional angkutan kota lebih efisien.

Selain itu, DPRD menekankan perlunya pembaruan trayek angkutan kota yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan wilayah. Penyesuaian jalur juga akan disinergikan dengan rute transportasi regional seperti Trans Jatim.

“Trayek yang ada masih jalur lama, sementara kota sudah berkembang. Karena itu perlu analisis ulang dan penyesuaian dengan jalur Trans Jatim,” tegasnya.

Baca Juga

Sempat Diperiksa, 6 Pendemo Akhirnya Dipulangkan

Untuk layanan angkutan pelajar, pemerintah akan memanfaatkan skema subsidi sehingga siswa dapat menikmati layanan gratis.

“Gratis untuk pelajar. Selama ini bus sekolah terbatas, jadi angkutan kota bisa dimanfaatkan,” katanya.

Meski begitu, pelaksanaan program masih menunggu penyusunan regulasi turunan seperti Peraturan Wali Kota (Perwal). Mekanisme penyaluran subsidi juga tidak akan diberikan langsung kepada sopir, melainkan melalui paguyuban atau koperasi.

“Anggaran tidak disalurkan langsung ke sopir, tetapi melalui paguyuban atau koperasi. Itu sedang disiapkan secara administratif,” jelasnya.

Anas menambahkan, program akan dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Evaluasi akan dilakukan setelah implementasi awal berjalan.

“Yang penting program ini bisa berjalan dulu dengan kuota tertentu. Setelah itu dievaluasi dan dikembangkan,” pungkasnya.

DPRD Kota Malang optimistis skema ini dapat mendorong kembali minat masyarakat menggunakan transportasi publik di tengah meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.

Editor : Ryan Haryanto