Dalam orasinya, massa juga menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami akan lawan,” seru salah seorang orator dari atas mobil komando.
Aliansi Malang Bergerak menilai korupsi masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Karena itu, mereka meminta DPR RI dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberantas korupsi,” tegasnya.
Tak hanya menyampaikan tuntutan baru, massa juga menagih tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya diserahkan kepada DPRD Kota Malang pada 15 Juni lalu.
Mereka meminta dewan membuka kepada publik perkembangan pembahasan serta langkah konkret yang telah dilakukan terhadap tuntutan yang diterima dari massa aksi.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
