314 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Malang Aman, Bupati Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

MALANG, iNewsMalang.id - Nasib 314 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Malang tak perlu dikhawatirkan. Pemkab Malang memastikan seluruhnya tetap mendapat pembiayaan. Bahkan, pemkab menegaskan tidak ada rencana merumahkan mereka.

Bupati Malang HM Sanusi menyebut kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang masih memadai untuk membiayai PPPK paruh waktu. Pemkab tinggal menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebagai pijakan pelaksanaannya.

Baca Juga

Tenaga Honorer 2023 Dihapus secara Resmi

Sanusi mengatakan, ketersediaan anggaran menjadi jaminan utama bagi keberlangsungan pembiayaan PPPK. Selama dana tersedia, hak pegawai tersebut tetap akan dibayarkan.

”Kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Tetapi dari sisi anggaran, sudah tersedia. Jadi, untuk pembayaran PPPK tidak perlu dikhawatirkan,” ujar Sanusi, Kamis (13/8/2026).

Besarnya anggaran yang harus disiapkan memang menjadi perhatian. Saat ini, belanja pegawai Pemkab Malang mencapai sekitar Rp 1,65 triliun per tahun. Jumlah itu setara dengan 36 persen dari total APBD Kabupaten Malang yang mencapai Rp 4,47 triliun.

Persentase tersebut masih berada di atas batas maksimal belanja pegawai yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni 30 persen. Kendati demikian, Sanusi memastikan kondisi tersebut tidak akan berdampak pada keberadaan PPPK.

”Tidak ada. Semua tetap bekerja dan tidak ada yang akan dirumahkan,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Malang mendorong pemkab memperkuat kemampuan fiskal daerah. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Amarta Faza mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Salah satu strategi yang disiapkan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan tambahan pendapatan tersebut, APBD Kabupaten Malang 2027 ditargetkan menembus Rp5,2 triliun. Angka itu naik cukup signifikan dibandingkan APBD 2026 yang berada di kisaran Rp4,4 triliun.

Menurut Faza, kenaikan total APBD akan membuat porsi belanja pegawai terhadap keseluruhan anggaran ikut menurun. Proyeksi belanja pegawai pada 2027 sendiri berada di angka sekitar Rp1,9 triliun.

”Kalau total APBD bertambah, otomatis persentase belanja pegawai ikut turun. Dengan begitu, porsinya bisa kembali berada di bawah batas 30 persen,” kata Faza.

Namun, DPRD memberikan catatan. Upaya mendongkrak APBD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan pajak. Faza menyebut tambahan pendapatan lebih diarahkan dari sektor retribusi.

Jenis retribusi yang akan dioptimalkan masih belum diputuskan. Pemkab Malang, lanjut Faza, masih akan melakukan pembahasan lebih rinci untuk menentukan sektor yang potensial menambah pendapatan daerah.

”Soal retribusi mana yang akan dioptimalkan masih akan dibahas pemerintah. Prinsipnya, jangan sampai peningkatan pendapatan justru menambah beban masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Ryan Haryanto