DPRD Kota Malang Khawatir APBD 2027 Jebol, SILPA 2025 Jadi Penopang Belanja

MALANG, iNewsMalang.id - Duit sisa anggaran tahun lalu masih menjadi tumpuan Pemerintah Kota Malang untuk menutup kebutuhan belanja tahun ini. Kondisi tersebut membuat DPRD Kota Malang mulai khawatir dengan ketahanan fiskal daerah pada 2027.

Sorotan itu muncul dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang mencatat, tambahan belanja sebesar Rp130,30 miliar ternyata sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025.

Baca Juga

Ketua DPRD Kota Malang Siap Kawal 9 Tuntutan Mahasiswa ke Senayan

Nilainya mencapai Rp104,38 miliar atau sekitar 80,1 persen. Sementara tambahan penerimaan baru hanya menyumbang sekitar 19,9 persen.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menilai kondisi tersebut tidak bisa hanya dilihat dari neraca anggaran yang terlihat seimbang.

Menurut dia, persoalannya justru ada pada sumber dana yang digunakan. SILPA merupakan sumber pembiayaan yang sifatnya tidak berulang. Jika dipakai untuk membiayai kebutuhan yang muncul setiap tahun, pemerintah daerah berpotensi kesulitan ketika memasuki tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga

Ratusan Massa Kepung DPRD Kota Malang, Soroti MBG dan RUU Perampasan Aset

“Secara teknis anggaran ini seimbang secara aritmetika, namun secara struktural rentan,” ujar Made.

Kekhawatiran itu semakin terlihat dari membengkaknya defisit APBD. Dalam perubahan anggaran, defisit naik 52,41 persen dari Rp199,15 miliar menjadi Rp303,52 miliar.

Defisit tersebut seluruhnya ditutup menggunakan SILPA. Di sisi lain, kebutuhan belanja Kota Malang mencapai Rp2,610 triliun, sedangkan pendapatan daerah hanya sekitar Rp2,307 triliun.

Baca Juga

Ketua DPRD Kota Malang Tolak MBG di Tengah Aksi Mahasiswa di Balai Kota

Made juga menyoroti tambahan belanja barang dan jasa yang mencapai Rp48,81 miliar. Dia mengingatkan agar penggunaan SILPA tidak habis untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan.

Menurutnya, uang tersebut lebih tepat diarahkan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan investasi publik.

Masalah lain yang menjadi perhatian DPRD adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD Perubahan 2026, target PAD memang naik 2,23 persen menjadi Rp1,087 triliun.

Baca Juga

Angkot Kota Malang Bakal Ubah Jalur, Kawasan Perumahan Masuk Prioritas

Namun, target tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2025 yang mencapai Rp1,108 triliun.

Kondisi ini membuat Made mempertanyakan cara pemerintah daerah menetapkan target pendapatan.

“Penetapan target PAD 2026 di bawah capaian riil 2025 mengindikasikan adanya under estimation target atau potensi tax gap yang belum dipetakan secara optimal,” ucapnya.

Baca Juga

DPRD Kota Malang Telusuri Status Aset Velodrome Sawojajar, Revitalisasi Terkendala Kepemilikan

Di atas kertas, PAD kini menyumbang 47,10 persen dari total pendapatan Kota Malang. Tetapi, kenaikan porsi tersebut belum tentu berarti daerah semakin mandiri.

Sebab, pada saat yang sama, dana transfer dari pemerintah pusat justru turun 15,14 persen menjadi Rp1,099 triliun dibandingkan realisasi 2025.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Malang tidak menunggu masalah fiskal muncul pada 2027. Pemerintah diminta menyiapkan skenario jika transfer dari pusat kembali berkurang sekaligus mencari sumber pendapatan baru dari aktivitas ekonomi di Kota Malang.

Editor : Ryan Haryanto