Anggaran BBM DLH Kota Malang Terpangkas, DPRD Dorong Kerja Sama Swasta Kelola Sampah

KOTA MALANG, iNewsMalang.id - Kenaikan harga solar non-subsidi mulai menekan operasional Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang. Kondisi itu diperparah dengan pemangkasan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dalam APBD 2026 yang berdampak langsung pada layanan pengangkutan sampah dan operasional armada.

DLH Kota Malang sebelumnya mengalokasikan anggaran BBM sekitar Rp11 miliar dalam rancangan APBD 2026. Namun, setelah kebijakan refocusing anggaran, nilai tersebut turun menjadi sekitar Rp7,29 miliar.

Baca Juga

Kabar Setoran Toilet di Alun-Alun Merdeka Viral, DLH: Tidak Ada Pungutan ke Dinas

Padahal, kebutuhan BBM menjadi komponen terbesar dalam belanja operasional DLH yang totalnya mencapai lebih dari Rp24,5 miliar. Anggaran itu digunakan untuk mendukung armada pengangkut sampah, kendaraan operasional, hingga alat berat di TPA Supiturang.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi meminta DLH mencari sumber pembiayaan lain di luar APBD. Salah satunya melalui kolaborasi dengan sektor swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“DLH harus mencari pembiayaan alternatif, misalnya lewat CSR perusahaan. Pengelolaan sampah juga menjadi tanggung jawab dunia usaha,” katanya, Jumat (8/5/2026).

Dito juga mendorong perguruan tinggi ikut terlibat dalam penanganan sampah melalui riset dan inovasi teknologi. Menurut dia, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Perguruan tinggi harus ikut konsen, karena ini masalah bersama,” imbuhnya.

Selain persoalan anggaran, Dito menilai sistem pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) juga perlu diubah. Dia menegaskan TPS tidak cukup hanya menjadi lokasi penampungan sampah, tetapi harus berkembang menjadi pusat pengolahan dan pemilahan.

“Kalau hanya jadi tempat penampungan, masalah sampah tidak selesai. TPS harus ditingkatkan menjadi tempat pengolahan dan pemilahan,” tegasnya.

Dito turut menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah di Kota Malang. Dari sekitar 75 TPS, armada yang tersedia baru sekitar 45 unit.

“Harusnya satu TPS memiliki satu armada. Namun, itu belum terpenuhi sehingga sampah menumpuk,” ujarnya.

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang Raymond Matondang mengungkapkan anggaran BBM yang tersedia diperkirakan hanya cukup hingga September 2026. DLH pun mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 4 miliar dalam APBD Perubahan 2026.

Menurut Raymond, kebutuhan BBM meningkat setelah harga solar non-subsidi naik. Pengeluaran BBM yang sebelumnya sekitar Rp 900 juta per bulan kini melonjak menjadi sekitar Rp 1,3 miliar.

“Pengeluaran BBM yang sebelumnya sekitar Rp900 juta per bulan kini naik menjadi Rp1,3 miliar,” ujarnya.

Meski biaya operasional meningkat, Raymond memastikan layanan kebersihan tetap berjalan normal tanpa pengurangan aktivitas.

“Operasional tetap berjalan normal karena kebutuhan pengangkutan sampah dan perawatan taman masih tinggi,” jelasnya.

DLH saat ini mengoperasikan sekitar 50 kendaraan berbahan bakar non-subsidi, di luar armada truk sampah yang memakai solar subsidi. Kebutuhan BBM juga terserap untuk operasional enam alat berat di TPA Supiturang.

“Enam alat berat di TPA menghabiskan sekitar Rp300 juta per bulan,” kata Raymond.

DLH memperkirakan kekurangan anggaran BBM hingga akhir 2026 bisa mencapai sekitar Rp6 miliar bila tidak ada tambahan anggaran. Di sisi lain, efisiensi sulit dilakukan karena hampir seluruh aktivitas pengelolaan sampah bergantung pada kendaraan operasional.

“Semua aktivitas menggunakan kendaraan roda empat dan enam, sehingga efisiensi masih sulit dilakukan,” jelasnya.

Sebagai langkah alternatif, DLH mulai menggandeng pihak swasta, khususnya pengelola kawasan perumahan dan perusahaan, untuk membantu pengangkutan sampah di wilayah masing-masing.

Editor : Ryan Haryanto